Soekarno-Hatta: Sahabat Sepengertian Sepertentangan

Diposting oleh : Gerby Novario
pada tanggal : Juni 05, 2017

Soekarno - Hatta

"Menelusuri Pemikiran Dua Konseptor Bangsa"

Oleh: Yuli Wantini

Editor: Kms. Gerby Novario

Sebenarnya, sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1950-an, kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dikelola dengan berhasil. Prestasi ini disimbolisasikan oleh keberadaan Dwitunggal Soekarna-Hatta, yang bukan sekedar merupakan jaminan simbolis, akan tetapi dalam batas tertentu bahkan riil, bahwa penduduk luar Jawa telah menjadi mitra dengan posisi yang sejajar bagi orang-orang Jawa yang mendominasi penyelenggaraan kekuasaan politik di Indonesia. Seora Indonesianis melukiskan keadaan ini dengan mengatakan bahwa Soekarno sebagai mistikus Jawa dan eklektikus kawakan dan Hatta sebagai puritan Sumatera telah salin melengkapi tidak hanya secara politis melainkan juga secara primordial. Dwitunggal juga merepresentasikan persekutuan antara Soekarno yang mewakili sinkretisme Jawa dan Hatta yang mewakili merkantilisme Islam dari luar Jawa (Geertz, 1992: 104).

Sayangnya, menjelang pertengahan kedua tahun 1950-an hubungan antara Soekarno dan Hatta yang semula harmonis mulai diwarnai ketegangan yang terus meningkat dan sulit diperdamaikan, sehingga Hatta kemudian memutuskan untuk meletakkan jabatan sebagai Wakil Presiden pada akhir 1957. Pertentangan antara Soekarno dan Hatta menarik untuk dijelaskan, sebab dengan melihat posisi simbolis Hatta maka pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden mempunyai implikasi yang tidak sederhana dalam kehidupan Indonesia pada waktu selanjutnya. Tindakan Hatta dapat ditafsirkan sebagai bentuk penarikan dukungan penduduk luar Jawa terhadap legitimasi pemerintah pusat. Selain itu, sejak Hatta meletakkan jabatan, Soekarno mulai menjadi satu-satunya figur sentral dan poros kehidupan nasional Indonesia, keseimbangan politis terganggu, dan munculnya ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat.

Setiap pemegang kekuasaan tentu akan menggunakan kekuasaan untuk mengatur Negara dan dan rakyat baik secara politis maupun sosial. Seperti dikatakan Flechteim, “social power is the sum total of those capacity, relationships, and processes by which compliance of others is secured...for ends determined by the power holder” ( Iver, 1961: 87). Kekuasaan politik pada dasarnya merupakan bagian dari kekuasaan sosial yang fokusnya ditujukan kepada negara sebagai satu-satunya pihak yang mempunyai hak untuk mengendalikan tingkah laku sosial, termasuk dengan menggunakan kekerasan.

Meskipun demikian, kekuasaan perlu dibatasi dengan etika politik. Etika Politik menjadi dasar moral bagi politik karena harus memperhatikan pada peran demokrasi dalam memberi legitimasi pada penguasa politik. (Shapiro, 2003: 203) Etika politik adalah gerabang penjaga bagi bangunan cita-cita perjuangan kebangsaan dan kenegaraan. (Baasir, 2003: xxxvii) Etika mempunyai peran yang signifikan dalam mengeliminasi konflik dalam berbagai kehidupan.

Kendati demikian, hubungan antara Soekarno dan Hatta dapat dimasukkan ke dalam wilayah politik yang batasannya tidak hanya didasarkan pada tata aturan, tetap juga hubungan kultural baik sebagai keseluruhan atau pada bagian-bagian tertentu. Dua alasan dapat dikemukakan untuk menjelaskan hal ini. Pertama, seperti telah disampaikan di muka, Soekarno-Hatta tidak sekedar simbolisasi hubungan politis, tetap juga hubungan kultural yang secara kasar masing-masing mewakili Jawa dan luar Jawa, sinkretisme Jawa dan Islam puritan, dan mistisisme dan merkantilisme. Unsur-unsur kebudayaan dalam konteks politik mencakup nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan sikapsikap emosional mengenai cara-cara menjalankan pemerintahan.

Oleh karenanya, kebudayaan dalam konteks politik boleh dianggap sebagai ekspresi untuk menunjukkan lingkungan emosi dan pendirian sebagai tempat sistem politik itu berjalan. Tindakan politik ditentukan oleh berbagai macam faktor seperti tradisi, ingatan sejarah, motif, norma, emosi, dan simbol (Kavanangh, 1983: 4-5)

Kedua, dwitunggal Soekarno-Hatta adalah simbol Indonesia itu sendiri, yang terbentuk sebagai sebuah masyarakat majemuk (plural society). Istilah masyarakat majemuk telah digunakan oleh Furnivall untuk menggambarkan situasi sosial di Burma dan Jawa pada masa kolonial. Di kedua tempat itu orang-orang bumiputera, imigran Cina dan India, dan orang-orang Eropa hidup bersama, tetapi kehidupan mereka tidak menyatu.

Pada satu sisi kemajemukan dapat menghasilkan daya dorong ke arah kemajuan. Namun pada sisi yang lain kemajemukan dapat menimbulkan gesekan-gesekan yang mengarah pada terjadinya konflik. Pergeseran-pergeseran dalam hubungan antara Soekarno dan Hatta dapat digunakan untuk menunjukkan potensi ganda pluralisme, baik sebagai kekuatan pembentuk integrasi nasional maupun pemicu perpecahan. Masyarakat majemuk ditandai oleh adanya pembelahan sosial yang berakar pada perbedaan etnisitas, ras, agama, dan geografis (Liddle, 1970: 4-5), atau yang oleh Geertz (1992: 82) disebut sebagai sentimen primordial (primordial sentiment). Pada masa Orde Lama sentimen primordial terekspresikan di dalam ‘aliran’ (ideological stream) yang bersumber dari keyakinan agama dan nilai-nilai kultural. Aliran menciptakan ketergantungan dan loyalitas massa terhadap pemimpin-pemimpin mereka dalam suatu pola hubungan patron-klien (Antlöv and Cederroth, 1994: 5).

Berdasarkan hal ini, maka bagi para pendukungnya, baik Soekarno maupun Hatta dapat dilihat sebagai patron. ‘Persekutuan’ yang berhasil antara Soekarno dan Hatta dalam dwitunggal ditentukan oleh kemampuan mereka untuk mengakomodasikan motivasi para pengikutnya untuk membangun negara baru. Masyarakat di negara baru selalu diliputi oleh motivasi yang sangat kuat untuk membangun identitas yang mengantarkan mereka untuk mendapatkan pengakuan umum sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dan mempunyai kontribusi yang berharga terhadap negara. Mereka juga dilekati oleh semangat untuk membangun negara modern yang efisien dan dinamis. Semangat ini mempunyai tujuan lebih luas yang bersifat praktis, antara lain adalah pencapaian kemajuan, peningkatan taraf hidup, penciptaan tatanan politis yang efektif, pembentukan keadilan sosial, dan perebutan tempat untuk memainkan peran yang dianggap penting dalam panggung politik. Hubungan harmonis yang diperlihatkan oleh dwitunggal sebelum Hatta menyatakan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden menunjukkan bahwa Soekarno yang merepresentasikan Jawa masih dapat berjalan seiring dengan Hatta yang merepresentasikan luar Jawa.

Bentuk Negara

Soekarno seorang yang revolusioner, Hatta adalah seorang yang reformis. Soekarno sangat gandrung dengan persatuan, sedangkan Hatta memandang bahwa persatuan hanyalah sebagai alat unruk mencapai cita-cita bangsa. Soekarno menghendaki bentuk negara kesatuan, sedangkan Hatta sangat menginginkan bentuk negara serikat. Soekarno anti dengan model demokrasi parlementer, sedang Hatta adalah seorang pendukung model demokrasi parlementer. Soekarno berpandangan bahwa sistem pemungutan suara (voting) merupakan suatu bentuk tirani mayoritas, namun Hatta menganggap voting merupakan bentuk paling relistis bagi bangsa ini sebagai alat atau jalan untuk mencapai mufakat.

Demokrasi

Berbicara tentang interpretasi demokrasi antara Soekarno dan Hatta memang terdapat perbedaan mendasar dari keduanya. Jika Soekarno lebih menekankan pada pentingnya demokrasi yang berasal dari budaya sendiri dan menolak demokrasi yang berasal dari Barat. Hatta lebih sependapat pada bagian kedua, bahwa demokrasi di Indonesia tidak bisa terlepas dari keberadaan demokrasi yang ada di Barat. Sebab baginya, proses transisi demokrasi yang labil merupakan hal yang wajar terjadi pada negeri yang usianya muda seperti Indonesia.

Namun, secara teoritis dalam prosesnya. Soekarno memiliki paham yang hampir sama pada mulanya dengan Mohammad Hatta. Ia menolak demokrasi yang sifatnya hanya politik. Karena bagi Soekarno demokrasi politik, hanyalah memberikan sebuah ruang bagi rakyat untuk berpolitik dan tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Demokrasi ini juga tidak menjamin orang-orang kecil dalam bidang ekonomi. Buruh dapat diberlakukan semaunya oleh majikan (Nazaruddin Sjamsuddin1988:41).

Perbedaan pendapat ini lebih jelas dapat kita temui dalam tulisan Hatta yang berjudul “Demokrasi Kita” yang ditulis oleh Hatta dalam Pandji Masyarakat. Ada poin penting yang menurut penulis perlu kita pahami dalam tulisan ini yang menjadi akar perbedaan mendasar antara perdebatan Soekarno dan Hatta mengenai demokrasi. Hatta (19960) berpendapat dengan tegas bahwa, “Demokrasi bisa tertindas sementara karena kesalahan sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsyafan. Ia akan kembali dengan tahapnya. Berlainan dengan negeri lainnya di Asia, demokrasi di sini berurat-urat di dalam pergaulan hidup. Sebab itu, ia tidak dapat dilenyapkan selama-lamanya.

Memang jika penulis pahami. Anggapan Soekarno yang terlalu phobia terhadap demokrasi yang labil cenderung telah menggerus nilai-nilai demokratis dalam pemerintahan yang diemban olehnya. Meskipun Soekarno memiliki anggapan mendasar mengenai Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan dengan menganggap dirinya sebagai seorang kepala keluarga yang harus tampil dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak menemui jalan mufakat dari anggota keluarga lainnya. Soekarno melupakan mengenai bahayanya kekuasaan tanpa penyeimbang dan pengontrolan. Sikap inilah yang juga pada akhirnya menjatuhkan wibawa seorang Soekarno di hadapan demokrasi yang diciptakan oleh dirinya.

Memang jika diamati dari psikologi kepemimpinan. Karakter dan pola kepemimpinan Soekarno dan Hatta memiliki perbedaan yang mendasar. Hatta mempunyai pendirian yang lebih tegas. Tetapi demi kepentingan keseluruhan, beliau suka mengalah. Jika perlu beliau bersedia mengundurkan diri. Berbeda dengan Soekarno yang lebih cenderung menggunakan perhitungan. Soekarno juga terkesan tidak terlalu mati-matian mempertahankan apa yang secara ideologis dianggap benar, melainkan diperhitungkan terlebih dahulu mana yang lebih bermanfaat (Sajuti Melik, 1981:78).

Kembali kepada masalah demokrasi. Menurut Soekarno, demokrasi di Indonesia tidak akan pernah menemukan kata mufakat tanpa adanya pemimpin yang mengarahkan dan menujukkan jalan kemana demokrasi itu akan dibawa. Demokrasi di Indonesia lebih membutuhkan apa yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara dulu sebagaidemocratie met leiderschamp. Ini Akhirnya, membuat Soekarno melontarkan gagasan di hadapan para pemimpin partai dan tokoh masyarakat di Istana Merdeka pada 21 Februari 1957. Konsepsi ini berisi tiga pokok utama dari Konsep Presiden Soekarno , diantaranya: 1. Sistem Demokrasi Parlementer secara Barat tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, oleh karena itu harus diganti dengan sistem Demokrasi Terpimpin, 2. Untuk pelaksanaan Demokrasi Terpimpin perlu dibentuk suatu kabinet gotong royong yang anggotanya terdiri dari semua partai dan organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Konsepsi Presiden ini mengetengahkan pula perlunya pembentukkan “Kabinet Kaki Empat” yang mengandung arti bahwa keempat partai besar, yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI, turut serta di dalamnya untuk menciptakan kegotong royongan nasional, 3. Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Tugas utama Dewan Nasional ini adalah memberi nasihat kepada kabinet baik diminta maupun tidak diminta.

Disinilah awal perdebatan muncul antara Soekarno dan Hatta. Ketidaksetujuan Hatta terhadap ketidakberdayaan parlemen akibat tidak memiliki kekuatan sebagai penyeimbang telah membuat Hatta memutar haluan untuk tidak sejalan secara politik dengan Soekarno. Dalam sistem yang dibuat oleh Soekarno dengan nama Demokrasi Terpimpin. Dengan berlandasakan kepada program pembangunan yang kuat di bawah satu pimpinan , dan melepaskan fungsi parlemen untuk membuat undang-undang, melainkan kepada Dewan Nasional dan Dewan Perancang Nasional. Dalam sistem ini kekuatan Dewan Perwakilan Rakyat hanyalah sebagai pemberi dasar hukum saja kerena keputusan berada di tangan pemerintah. Tetapi, dalam kelanjutannya Demokrasi Terpimpin tidak lebih dari ‘kekuasaan diktator’ yang diusung oleh golongan-golongan tertentu.

Dalam pandangannya, Hatta berpendapat bahwa meskipun demokrasi sudah tergerus oleh kediktatoran. Demokrasi tidak akan pernah hilang dan tergerus. Mungkin ia akan tersingkir sementara, tetapi suatu saat demokrasi akan muncul kembali di Indonesia. Ada dua keyakinan yang membuat Hatta, berpendapat demikian, yaknipertama, cita-cita demokrasi yang hidup dalam pergerakan kebangsaan di masa penjajahan dulu, yang memberikan semangat kepada perjuangan kemerdekaan. Kedua,pergaulan hidup Indonesia yang asli berdasarkan demokrasi, yang sampai sekarang masih terdapat di dalam desa Indonesia.

Tetapi, dalam pandangannya yang pokok mengenai demokrasi. Hatta, secara tegas menolak mengenai konsep dan asas demokrasi Barat, dalam salah satu pidatonya di Universitas Sun Yat Sen di Kanton pada 11 Oktober 1957, Hatta menyatakan dengan tegas bahwa di dalam demokrasi Barat. Tidak ada nilai-nilai kesejahteraan bagi masyarakat dalam bidang ekonomi. Yang ada hanyalah penindasan yang dilakukan oleh kaum kapitalis. Dimana kelas yang satu ditindas oleh kelas yang lain, sehingga menurut Hatta demokrasi atau persamaan tidak akan ditemui dalam demokrasi Barat.

Jadi dalam pemikiran Hatta, tampak bahwa dirinya tidak ingin meniru demokrasi Barat. Dia ingin membangun demokrasi ala Indonesia yang mempunyai watak dan karakter sendiri. Ciri-ciri khas demokrasi Indonesia menurut pernyataan Hatta: “ . . .Tjita-tjita demokrasi Indonesia adalah demokrasi sosial, . . .(di mana), tjita-tjita keadilan sosial jang terbayang dimuka dijadikan program-program untuk dilaksanakan dalam praktik hidup nasionaldi kemudian hari . . .”.

Hal-hal lain yang juga membedakan demokrasi Barat dengan demokrasi di Indonesia menurut Hatta, dapat dilihat dalam lima unsur demokrasi di Indonesia, yaitu: “rapat, mufakat, gotong-royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir.”

Ketika Indonesia merdeka, cita-cita demokrasi sosial Indonesia yang diharapkan oleh Hatta tersebut telah dituangkan dalam pembukaan UUD 1945, yang menggariskan tiga hal pokok, yaitu pertama, menyangkut pernyataan dasar dan cita-cita bangsa Indonesia, dimana kemerdekaan dilihat sebagai hak-hak tiap bangsa dan adanya kewajiban bagi pemerintah untuk terlibat dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kedua, pernyataan tentang berhasilnya tuntunan politik bangsa Indonesia adalah karena karunia Allah. Dengan demikian ada pengakuan disini bahwa tanpa adanya berkat dari Tuhan Yang Maha Esa Indonesia tidak akan merdeka. Ketiga, pernyataan Pancasila sebagai filsafat atau ideologi negara, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Prikemanusiaan, Persatuan Indonesia, Kerakyatan dan Keadilan Sosial.

Ekonomi

Pemikiran perekonomian Soekarno sebagaimana diungkap oleh Nazaruddin (1988), dimulai untuk pertama kalinya pada 1932. Alam pemikiran ekonomi Soekarno juga mendapat pengaruh yang kuat dari pemikir-pemikir sosialis Eropa. Hal ini dapat kita amati dalam tulisan-tulisannya yang berjudulDemokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi, Kapitalisme Bangsa Sendiri?, Sekali lagi tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, atau Mencapai Indonesia Merdeka.

Soekarno mengecam demokrasi Barat sebagai demokrasi yang hanya memperhatikan aspek politik saja, tetapi tidak aspek ekonominya. Katanya, Demokrasi yang hendak dicapai oleh revolusi Prancis barulah demokrasi politik dan hak individu saja. Memang, pada kenyataannya demokrasi yang hendak dicapai oleh revolusi ini adalah demokrasi dalam bidang politik saja, sehingga tidak menyentuh aspek ekonomi yang mengakibatkan banyak rakyat menderita.

Di samping itu, Soekarno juga mulai memperhatikan perlu adanya penyesuaian penggunaan konsepsi dari tokoh-tokoh pemikir sosialis Eropa tentang sosialisme dengan kondisi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Soekarno mengganti istilah kaum melarat dan terpinggirkan, Proletar menjadi kaum Marhaen. Istilah Marhaen adalah untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana kondisi sosial masyarakat Indonesia yang tertindas oleh kaum penjajah.

Semangat nasionalisme yang akan mewarnai Indonesia merdeka menurut Soekarno adalah sosio-nasionalisme, dimana nasionalisme yang diterapkan haruslah nasionalisme yang dapat menyelamatkan dan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menikmati rasa keadilan dan kemakmuran. Nasionalisme masyarakat, sosio-nasionalisme yang dimaksud untuk memperbaiki keadaan-keadaan di dalam masyarakat, sehingga tidak ada kaum tertindas, tidak ada lagi kaum yang sengsara. Sosio-nasionalisme ini menolak sikap borjuisme.

Sementara itu yang dimaksud Soekarno dengan sosio-demokrasi bahwa sosio-demokrasi itu muncul karena keberadaan sosio-nasionalisme. Sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi haruslah suatu nasionalisme dan demokrasi yang mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki.

Untuk mencapai Indonesia yang merdeka maka salah satu asas perjuangan adalah non kooperasi. Rakyat harus bergerak untuk menghancurkan kapitalisme dan imperialisme melalui suatu pergerakan rakyat yang radikal, yaitu oleh massa aksi. Setelah proses kemerdekaan nasional tercapai, maka menurut Soekarno tidak akan ada lagi kapitalisme dan imperialisme. Lebih lanjut Soekarno mengemukakan, bahwa semua perusahaan besar akan menjadi milik rakyat Indonesia dan pembagian hasilnya berada di bawah pengawasan rakyat.

Sesuai dengan cita-cita sosial ekonomi Soekarno tersebut, dalam pandangan Hatta, sosialisme dalam bidang ekonomi di Indonesia merupakan perjumpaan dari cita-cita sosial demokrasi Barat dengan sosialisme religius (Islam) dimana Marxisme sebagai pandangan hidup tetap ditolak. Jadi, intinya Hatta memandang dalam konsep ekonominya bahwa menimba keyakinan sosialis merupakan berita dari ilahi. Terlaksananya sosialis (kemakmuran) dalam bidang ekonomi merupakan suatu tugas agama.

Memang Hatta, sebagai mana Soekarno sangat mengagumi sosialisme. Karena menurutnya hanya melalui sosialisme lah kita bisa menghendaki suatu pergaulan hidup dimana tidak ada lagi penindasan dan penghisapan dan dijamin bagi rakyat bagi tiap-tiap orang kemakmuran dan kepastian penghidupan serta perkembangan kepribadian. Dan hal ini, bagi Hatta secara jelas tercantum dalam konsep sosialisme Islam, di mana Islam menuntut dasar pelaksanaan sosialisme ini. Jadi intinya, dalam benak Hatta adanya proses elaborasi konsep antara sosialisme dan Islam. Sebab, dalam hemat Hatta. Islam dan sosialisme tidak bertentangan. Terlebih berbicara tentang kemaslahatan rakyat.

Kebijakan di bidang Ekonomi pada masa Soekarno yaitu diterapkannya Sistem benteng, dimana sistem ini lebih dikenal sebagai sistem ekonomi Ali (Pribumi) & Baba (Tionghoa). Sebenarnya sistem ekonomi ini lebih menguntungkan buat etnis tionghoa, akan tetapi karena banyaknya kasus korupsi yang terjadi pada saat itu dan berganti-gantinya kabinet membuat sistem ini kemudian dihentikan pada tahun 1954.

Bung Hatta sangat respek terhadap keberadaan koperasi, dimana keberadaan badan ini sudah terbukti kebenarannya karena telah melaksanakan sosialisme atau pelaksanaan ekonomi sosialis Indonesia. Sebagai seorang sosialis Bung Hatta dituntut mampu menghidupkan sosialisme dengan memberikan dorongan guna terintisnya jalan kesosialisme. Dengan tidak meninggalkan citacita dan berkemauan menjadi pelopor dan pembimbingnya.

Pemikiran tentang PKI

Pemikiran Soekarno dari paham-paham kiri seperti Marxisme dan Leninisme yang dia tuangkan lewat pemikiran marhaenisme dan proletar. Kaitan Soekarno dengan PKI kenapa Soekarno melindungi PKI. Bukan karena ia ingin berhadapan dengan TNI tapi karena dia selalu terpukau dengan Leninisme dan Marxisme walaupun Soekarno bukan PKI.

Bung Hatta dikenal sebagai tokoh pemikir, yang tidak pernah emosional dan sangat tajam analisanya. Karena beliau tahu tujuan PKI untuk merebut kekuasaan dan jika tidak meyakinkan Soekarno dulu, mereka tidak akan mendapat kekuatan.